Nusantara

Derap TNI dan Polri

Hukum Dan Keamanan

Under Cover

Metropolitan


BERITA TEKINI SKU GLOBAL POST

Berkarya Membangun Koperasi Menuju Kesejahteraan Bersama

        Bupati Kediri dr Haryanti S  dan wabub H Masykuri serta Setda kab H Supoyo

Kab. Kediri, Global Post
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Canda Bhirawa kini memiliki kantor baru. Peresmian gedung baru ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, Kamis (13/8). Acara peresmian ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati, Drs. H. Masykuri MM, Kepala BPS, Seluruh Kepala SKPD dan Pengurus KPRI Canda Bhirawa.

Sebelumnya, KPRI Canda Bhirawa berlokasi di Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri Bagawanta Bhari. Sekarang, para anggota KPRI Canda Bhirawa akan dilayani di kantor baru seluas 11 x 20 meter di Jalan Pamenang No 21, Kecamatan Ngasem, Kediri.

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno mengungkapkan rasa gembiranya akan perkembangan KPRI Canda Birawa Kabupaten Kediri selama ini. Harapannya, capaian KPRI Canda Bhirawa ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, dan teladan koperasi lain.

“Saya mengikuti perkembangan KPRI Canda Bhirawa dan bersukur sekarang semakin berkembang. Kadang-kadang kita dengar koperasi tidak semakin berkembang tapi malah bangkrut. Modal yang dikumpulkan lewat iuran anggota juga hilang gak karu-karuan. Tapi KPRI ini perkembangannya bagus. Marilah bersama-sama beli barang disini agar koperasi semakin berkembang dan maju,” jelas dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Bupati menambahkan, kegiatan yang dikelola koperasi diharapkan dapat mengangkat harga diri dan mampu serta mengembangkan potensi diri dalam hal kesejahteraan bersama. Unit usaha yang dibuat juga dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota.

“Selamat, dan dengan dibuka gedung baru ini ke depan KPRI Canda Bhirawa dapat lebih mengoptimalkan usahanya serta memperkokoh kelembagaan koperasi khususnya dalam partisipasi aktif seluruh anggotanya,” harap dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Ketua KPRI, Canda Bhirawa H. Supoyo, SH, M.Si. menyampaikan, gedung ini dibangun dalam rangka memajukan semangat pengurus dan anggota KPRI Canda Bhirawa dalam berkarya untuk memajukan Koperasi ini. Terlebih, KPRI berupaya memenuhi dinamika ekonomi yang terus berkembang di Kabupaten Kediri.

“Dirasa perlu oleh para anggota KPRI mempunyai ruang tempat bagi 3400 anggota agar semakin update dalam berkoperasi. Baik dalam berkarya dan membangun KPRI Canda Bhirawa lebih maju dan memenuhi tantangan yang berkembang saat ini baik gagasan, peluang dan kebutuhan anggota dapat terakomodasi dengan baik,” jelas Ketua KPRI Canda Bhirawa yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri ini. (Gemboz/Hms)

Pekan Budaya “KediriLagi” Dibuka Bupati Haryanti Sutrisno

         Atraksi drumband dari ATKP Surabaya ikut merayakan pembukaan Pekan Budaya

Kab. Kediri, Global Post - Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyelenggarakan Pekan Budaya dan Pariwisata Tahun 2015 mulai tanggal 9 s/d 15 Agustus 2015 di Area Wisata Monumen Simpang Lima Gumul (SLG). Acara ini secara resmi dibuka oleh Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, Minggu (9/8/15).
Pada tahun ini Pekan Budaya dan Pariwisata mengusung konsep yang berakar dari destination branding Kabupaten Kediri “Kediri Lagi”. Mengawali acara para tamu undangan dan seluruh warga Kabupaten Kediri yang hadir disuguhkan atraksi udara sebuah paramotor yang membawa spanduk pekan budaya dan pariwisata lengkap dengan city branding ‘Kediri Lagi’.

Selain itu dipentaskan 25 penari dari Sanggar Ande – Ande Lumut yang membawakan tari penyambutan ‘Malihan Sekartaji’ diiringi kelompok karawitan dari SMP 1 Kras. Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam sambutannya menyampaikan, event Pekan Budaya dan Pariwisata kabupaten Kediri Tahun 2015 merupakan salah satu media yang sangat positif dalam mempromosikan budaya serta potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri.

Pameran pariwisata, budaya dan bazaar UMKM juga menjadi wahana bagi seluruh pelaku industri UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif mempromosikan produk-produk unggulannya.

“Pameran pariwisata, budaya dan bazaar UMKM yang diikuti oleh pelaku industri UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya baik dari dalam maupun luar daerah. Hal ini menunjukan bahwa Provinsi Jawa Timur umumya dan Kabupaten Kediri khususnya kaya akan produk unggulan yang perlu dikembangkan dan diporomosikan,” terang dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Bupati Kediri menambahkan, diharapkan dari digelarnya acara ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke sejumlah tujuan wisata di Kabupaten Kediri. Selain itu, membuka mata bagi semua akan kesiapan Kabupaten Kediri menggelar acara besar lainnya.

“Gelaran acara ini menunjukan Kabupaten Kediri siap menjadi tuan rumah event-event baik tingkat regional dan nasional,” tambah Bupati Kediri.

Pembukaan gelaran Pekan Budaya dan Pariwisata Tahun 2015 ini ditandai dengan pemecahan kendi di panggung utama pagelaran oleh Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno yang sebelumnya diawali pementasan fragmen tari ‘Panji Laras’.

Usai prosesi pemecahan kendi sebagai tanda pembukaan pekan budaya ini, acara dilanjutkan dengan parade budaya dan pawai mobil hias.

Pembukaan Pekan Budaya Mengawali barisan parade budaya dan pawai mobil hias adalah defile drumband dari Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya. Selanjutnya, tamu undangan dan seluruh warga Kabupaten Kediri yang hadir menyaksikan di sepanjang jalan SLG hingga Kantor Pemda Kabupaten Kediri Disuguhi penampilan Parade Budaya dan Pawai Mobil Hias yang diikuti sebanyak 43 kontingen.

43 Kontingen peserta parade ini, tercatat berasal dari Kabupaten Kediri hingga perwakilan Kota / Kabupaten Se-Provinsi Jawa Timur. Bahkan, hingga Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali ikut berpartisipasi menyemarakan gelaran acara ini.

Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri Tahun 2015 lalu berisi rangkaian kegiatan diantaranya Pameran Pariwisata, Budaya, dan Bazaar UMKM di sebelah timur Gumul Paradise Island yang telah dilaksanakan mulai tanggal 9 sd15 Agustus. Pameran setiap harinya dibuka mulai pukul 10.00 sampai dengan 21.00 WIB. Pagelaran Kesenian dan Pentas Kreatifitas juga memeriahkan Pekan Budaya dan Pariwisata Tahun ini. Diantaranya pertunjukan sejumlah hiburan musik dan pesta kembang api. Ada pula perlombaan yang mengisi panggung utama Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2015, antara lain: Lomba Cipta Karya Lagu bertema “Kediri Lagi”, Pemilihan Putra-Putri Batik Kabupaten Kediri 2015, Lomba Modern Dance, Festival Band Pelajar SLTA dan SLTP. Penutupan pekan budaya diisi dari pertunjukan 1000 barong yang dilaksanakan di depan bank daerah kawasan SLG. (Gemboz/Hms)

Ribuan Tenaga Kerja Karimun Masuk Daftar BPJS

Karimun, Global Post
Ribuan tenaga kerja di Kabupaten Karimun terdaftar sebagai peserta Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenaga kerjaan, jumlah tersebut didapati dari 478 perusahaan yang berdiri di Kabupaten Karimun.

Demikian dikatakan kepala BPJS ketenaga kerjaan Batam Gigih Mulyono “jadi kategori perusahaan itu biasa saja dalam bentuk yayasan, usaha home industri dan toko-toko dan artinya tidak hanya dan tidak semuanya merupakan jenis usaha perusahaan besar,” sebut Mulyono saat berkunjung ke Karimun dalam rangka kegiatan peyerahan beasiswa bagi peserta BPJS Karimun yang bertempat dirumah Dinas kediaman Bupati Nurdin Basirun Rabu(24/6).

Berikutnya mengenai perusahaan nakal yang tidak mengikut sertakan pekerjanya kedalam BPJS ketenaga kerjaan Mulyono mengaku sampai saat ini belum memiliki daftar List, tetapi ia mengaku bahwa pihaknya selalu melakukan pembinaan dengan artian kalau memang laporannya ada pekerja yang belum masuk, maka biasanya akan dilakukan upah penirasif pendekatan pemberitahuan melalui surat.

“Tetapi kedepan dengan diberlakukannya undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan dari situ juga terbit pula PP86 yang mengatur tentang sanksi Administratif, maka bagi perusahaan yang memang tidak memenuhi ketentuan itu bisa dikenakan sanksi Administratif,” jelasnya.

Disingung bahwa di Karimun masih ada beberapa perusahaan termasuk galangan kapal milik pengusaha lokal yang pekerjanya tida diikut serta kan BPJS ketenaga kerjanaan, Mulyono mengaku dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan apakah semuanya sudah terdaftar atau belum. Namun menurutnya, biasanya kalu perusahaan yang relative menegemennya bagus tidak hanya mendaftarkan sebagian saja tenaga kerjanya, melankan semua pekerja sudah didaftarkan. Apabila memang ada pekerja yang belum didaftarkan maka pekerja berhak melaporkan kepada Instansi berwenang, dalam hal ini dinas tenaga kerja, kemudian bisa juga melapor kepada BPJS tenaga kerjaan untuk diteruskan kepada Dinas terkait.

Permasalahan dilapangan bahwa ketika ada pekerja yang buka bicara soal tidak diikut sertakan BPJS terancam dipecat, sehingga banyak pekerja yang lebih memlih diam dan tetap bekerja meski tidak mendapatkan haknya seprti BPJS dan lainya. (HEZ-RN)


Kapolres Karimun Yang Baru Membawa Harapan

Karimun, Global Post - Tampak Berbagai Persiapan yang dilakukan jajaran Polres Karimun dalam menyambut Kapolres Karimun yang baru AKBP I made Sukawijaya,Sik Msi, dan juga melepas Kapolres yang lama AKBP Suwondo Nainggolan Sik MH yang digelar, Rabu(17/6) lalu.

Acara serah terima jabatan kedua Pewira Kapolres Karimun AKBP Suwondo Nainggolan Sik MH yang resmi meninggalkan Polres Karimun digantikan dengan kapolres baru AKBP I made Sukawijaya, Sik Msi, berlangsung dimako Polres Karimun dengan upacara penghormatan pedang pora yang dihadiri seluruh kapolsek beserta jajaran Polres Karimun.AKBP Suwando Nainggolan meningalkan Polres Karimun akan menjabat sebagai Waka Poltabes Barelang Batam.

Pergantian estafet pucuk pemimpinan ditubuh Polres Karimun adalah hal yang biasa dilakukan organisasi internal polri. Demi utuk peyelengara dalam rangka meningkatkan kinerja dijajaran kepolisian. Kapolres baru AKBP I made Sukawijaya dalam pemaparanya, “selama kepemimpinannya AKBP Suwondo Kapolres Karimun yang lama, kondisi dan situasi Karimun cukup aman dari kondusif jika program dan system yang sudah dibuat oleh Kapolres yang sebelumnya sudah cukup bagus dan itu sudah terbukti dengan kondusifnya suasana keamanan di Karimun. Kita tingkatkan program dan sistem yang sudah diterapkan Kapolres lama dan itu terbukti dengan suasana yang aman di Karimun dan nantinya akan dibarengi dengan inovasi-inovasai yang membangun serta dukungan Masyarakat,” tegasnya.

Acara pisah sambut Kapolres Karimun AKBP Suwando Nainggolan, Sik MH kepada Kapolres baru AKBP I made Sukawijaya Sik. M.Si dengan tema pergi membawa kenangan, datang membawa harapan, pada situasi acara dihadiri Bupati Karimun H. Nurdin Basirun, SKPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dandim dan Lamal, OKP, Ormas, pemimpin partai, LSM, juga para pengusaha yang ada di Karimun.

Sementera Bupati Karimun H. Nurdin Basirun, SKPD dalam pemaparanya, pujian dan ucapan juga Apresiasi kepada AKBP Suwando Nainggolan sudah banyak melakukan perubahan dalam hal keamanan dalam menjalankan tugasnya di Karimun, “kita merasa kehilangan pak Suwondo yang begitu singkat. Dengan hitungan lebih tujuh bulan bertugas di Karimun dan sudah banyak perubahan yang beliau lakuakan dan suasana kondusif dan rasa aman di Karimun, Masyarakat juga berharap dengan adanya perpindahan tampuk pemimpin di Polres Karimun akan semakin membawa rasa tentram dan aman kepada Masyarakat Karimun,” harap Nurdin. (HEZ-RN)

Panwaslu Kepahiang Tetap Gelar Sidang Pasangan Cabup Cawabup Nata–Iwan Meski KPU Tidak Hadir

Kepahaing, Global Post – Meskipun tidak hadir komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang, segenap panitia pengawas pemilu  tetap menggelar sidang permohonan pasangan pemilihan cabup dan cawabup, H. Zurdi Nata, S.IP–Iwan Sumantri Badar, SE, dan dalam  Pelaksanaan sidang  dikawal ketat personel Polres Kepahiang dan Satpol PP.

Dalam Sidang permohonan dipimpin Ketua Panwaslu Kepahiang, Firmansyah, S.Ag, M.Pd didampingi anggota Panwaslu Rusman Sudarsono, SE dan Siti Atul Nuraini, S.IP. Agendanya mendengarkan permohonan pasangan Nata–Iwan yang dibacakan penasehat hukumnya, Azi Ali Tjasa, SH, MH dan Irwan, SH.

“Kami minta Panwaslu dapat mengabulkan seluruh permohonan kami. Membatalkan berita acara pengembalian berkas pendaftaran pasangan Nata–Iwan yang dibuat KPU melalui BA No.27/BA-Pendaftaran/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015. Serta menyatakan pendaftaran Nata–Iwan sebagai Calon Bupati dan Calon Wabup Kepahiang periode 2016-2021 sah. Menetapkan pasangan Nata–Iwan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati 2016-2021 serta meminta KPU untuk melaksanakan keputusan ini,” kata Azi Ali Tjasa.

Usai menyampaikan permohonan, Azi Ali Tjasa langsung mempertanyakan alasan ketidakhadiran Komisioner KPU atas undangan Panwaslu. “Pimpinan, apakah KPU yang tidak hadir saat ini telah menyampaikan alasan ketidakhadirannya?” tanya Azi Ali Tjasa.

“Ketidakhadiran KPU tanpa keterangan. Untuk itu, sidang kita tutup dan akan kita lanjutkan besok (Hari ini) pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku termohon atas permohonan pemohon,” jelas Firmansyah.

Azi Ali Tjasa langsung instrupsi sebelum sidang ditutup. “Pak ketua, bagaimana kalau besok KPU tidak juga hadir untuk memberikan hak jawabnya? Apa yang akan dilakukan Panwaslu,” kejar Azi Ali Tjasa.
“Kita usahakan KPU hadir. Dan sidang saya tutup dan akan dilanjutkan besok pagi pukul 10.00 untuk mendengarkan jawaban KPU selaku termohon dan memeriksa bukti-bukti,” ujar Firmansyah sambil memukulkan palu 3 kali.

Siapkan Saksi Ahli

Azi Ali Tjasa menilai, jika KPU tak juga menghadiri panggilan sidang yang digelar Panwaslu  untuk kedua kalinya, maka, KPU dianggap menyetujui seluruh permohonan Nata–Iwan.

“Kita sudah menyiapkan saksi ahli, Dr. Aman Cik, SH, MH dari Fakultas Hukum Unib dan Wakasekjen DPN PKPI, Ali Husni, S.Kom untuk memberikan penjelasan di depan Panwaslu. Selain itu, kita sudah memiliki bukti-bukti pendukung permohonan kami,” kata Azi Ali Tjasa.

Datang Usai Sidang

Usai sidang dan pihak pemohon sudah membubarkan diri dari Kantor Panwaslu Kepahiang, sekitar pukul 12.00 WIB, 5 Komisioner KPU Kepahiang, Ujang Irmansyah, SP, Windra Purnawan, SP, Samsul Komar, SP, Irwansyah dan Supran Efendi, S.Pd.I, M.Pd.I tiba di Panwaslu. Saat itu, para Komisioner KPU itu didampingi Kasi Datun Kejari Kepahiang, Eliarmi, SH dan Netanya Margareth, SH sebagai pengacara negara.

“Kami sudah menyampaikan ke Panwaslu untuk hadir dan akan memberikan jawaban pemohon. Tapi, kami memerlukan waktu untuk mempersiapkan jawabannya. Jadi, kami minta waktu sampai Kamis (13/8),” jelas Eliarmi.

Ketua Panwaslu Kepahiang, Firmansyah langsung memberikan penjelasan bahwa jadwal sidang sudah ditetapkan dan akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB, Rabu (12/8).

Setelah bermusyawarah dengan Eliarmi, Panwaslu akhirnya sepakat melaksanakan sidang lanjutan pukul 14.00 WIB, Rabu (12/8). “Dalam undangan tertulis dilaksanakan pukul 09.00 WIB sampai selesai. Makanya kami datang pukul 12.00 WIB, kan masih dalam kurun waktu yang dijadwalkan Panwaslu,” katanya. (Seril)

LPPN-RI Bekasi Gelar Halal Bihalal Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kesadaran Berdemokrasi

Bekasi, Global Post
Sarip, SE Sekretaris LPPN-RI DPK  Bekasi mengatakan, Kota Bekasi tumbuh dan berkembang menuju Kota Metropolitan, saat ini Bekasi dikategorikan sebagai  Kota Metropolitan. Satu sisi hal ini patut kita syukuri sebagai sebuah kemajuan, karena dengan klasifikasi ini maka Bekasi telah tumbuh menjadi Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Namun predikat Kota Metropolitan ini bukan akhir atau tujuan akhir berdirinya Bekasi, kita boleh berbesar hati sebagai spirit untuk bekerja lebih keras lagi, kita juga perlu cermati bila masih banyak persoalan-persoalan urban yang harus kita carikansolusinya, yang perlu kita sepakati bersama bahwa tujuan akhir kita adalah terciptanya kesejahteraan bagi segenap warga masyarakat. 

Masih kata Sarip, SE, LSM sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, pendapat dan pikiran bagi warga masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan Nasional sekaligus menjamin tercapai tujuan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat yang adil dan makmur.

LSM harus menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat kearah yang lebih baik dan berperan menjadi external control terhadap kinerja pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun pelayanan publik.

Sebagai social control yang aktif terhadap kebijakan-kebijakan Pemda, dan membina, menggalang seluruh potensi untuk turut serta memantau Pemerintah, agar bertanggungjawab dalam kinerja yang di embannya. Untuk mewujudkan Insan Pejabat yang bersih dan berwibawa, juga turut serta secara aktif untuk menciptakan kepastian hokum dalam berbangsa dan bernegara, kata, Sarip, SE. Sekretaris LPPN-RI DPK Kota Bekasi, kepada Global Post, Usai acara Halal Bihalal yang dihadiri pengurus maupun Anggota LPPN-RI,  di Restoran Wulan Sari.

Dalam kesempatan ini kami pengurus LPPN-RI DPK Kota Bekasi mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Fitri 1 Syawal 1436 H. MohonMaaf Lahir dan Bathin, sekali lagi kami memohon Maaf, jika kami bersalah dalam menjalankan roda organisasi kita ini,  tapi yakinlah kami sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik.

Sementara itu dijelaskan, OK Rizal ketua Dewan Pimpinan Kota Bekasi, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) salah satu LSM yang ada di Kota Bekasi, selalu mendapatkan pembinaan dan pengembangan Anggota dari LPPN-RI DPN, dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi, menghadirkan narasumber dari berbagai unsure Pemerintahan, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Agar  dapat meningkatkan profesionalitas, efektivitas, Anggota serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pemantauan terhadap aparatur penyelenggara Negara yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi.
Terkait tugas dan fungsi LPPN-RI, anggota meminta agar dilaklukan pertemuan sesame pengurus sekali sebulan pada minggu pertama untuk saling memberikan informasi perkembangan yang ada. Hal tersebut direspon positif oleh OK Rizal, kita adakan pertemuan sebulan sekali, saya harapkan kehadiran anggota dan perngurus. Acara halal bihalal ini kita adakan untuk saling Memaafkan serta Mari Kita Tingkatkan Kesadaran Berdemoikrasi dan Gotong Royong,  ujar OK Rizal, ketua LPPN-RI DPK Bekasi berharap.

Masih dijelaskan Pemuda yang sering disapa Rizal. Mengingatkan Undang-undang NO.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) PP NO.68 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih.

Pemerintah yang mempergunakan dana APBD/APBD-Provinsi. lembaga kami ada kewajiban membuat laporan kegiatan tersebut, maka kami mengadakan Pemantauan realisasi pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan Pemda, kata ketua LPPN-RI Bekasi OK Rizal, mengakhiri perbincangan dengan Global Post. (Agus)

Rapat Paripurna Ke 15, Penyampaian KUA-PPAS Perubahan Massa Sidang II Berlangsung Sukses


Nunukan, Global Post - Bertepatan pada, Jumat (30/7) pekan kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat Paripurna ke:15 Masa sidang II tentang Penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum Anggaran dan penetapan prioritas plafon anggaran sementara (KUA - PPAS) Tahun anggaran 2015.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan H. Dani Iskandar didampingi Wakil Ketua II H. Abdul Hafid Achmad serta 14 orang Anggota DPRD lainnya. Sementara  perwakilan Pemerintah Daerah yang turut hadir diantaranya Wakil Bupati Nunukan Hj. Asmah Gani yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan, agar Anggota Dewan menyepakati rancangan tersebut sebagai kesepakatan bersama.

Menurutu Asmah Gani, “Kami berharap KUA - PPAS ini menjadi kesepakatan bersama yang akan menjadi pedoman dalam rancangan APBD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun anggaran 2015. Secara garis besar rancangan KUA - PPAS terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah yang sah,” jelas Asmah Gani.

Lebih lanjut menurut Wakil Bupati Kabupatn Nunukan, Hj. Asmah Gani bahwa, Pendapatan yang semula diproyeksikan sebesar Rp. 889.912 milyard mengalami kenaikan menjadi Rp.1,148 Trilyun. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dianggarkan sebesar Rp. 44.354 milyar bertambah menjadi Rp. 80.986 milyar naik sekitar 82,59 persen, katanya.

Kemudian dari sisi dana perimbangan semula dianggarkan sebesar Rp.739,131 milyar bertambah menjadi Rp.944,804 milyar atau sebesar 27,83 persen yang berasal dari penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Masih menurut Asmah Gani, “ketiga adalah lain-lain pendapatan Daerah yang sah, semula dianggarkan sebesar Rp.106,427 milyar bertambah menjadi Rp.123,152 milyar berasal dari Hibah, bagi hasil dari pajak provinsi, dan pemerintah daerah, dana penyesuaian otonomi daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi,” jelasnya.

Dalam rapat Paripurna ke:15 Masa sidang II tentang Penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum Anggaran dan penetapan prioritas plafon anggaran sementara (KUA - PPAS) Tahun anggaran 2015 tersebut, Hj. Asmah Gani membacakan rancangan KUA - PPAS proyeksi belanja, semula dianggarkan sebesar Rp. 1,269 trilyun bertambah 32,41 persen menjadi Rp.1,681 trilyun. Adapun komposisinya adalah dari belanja tidak langsung semula sebesar Rp.522,175 milyar bertambah menjadi Rp.668,619 milyar, dari belanja langsung semula dianggarkan sebesar Rp.747,737 milyar bertambah menjadi Rp.1,012 Trilyun.
“Sedangkan untuk pembiayaan hanya dari sisi penerimaan pembiayaan yang berubah, pengeluaran pembiayaan tak mengalami perubahan, SILPA tahun sebelumnya semula sebesar Rp.380 milyar bertambah menjadi Rp.532,528 milyar,” terangnya. (RDM/GP)
© Copyright 2010 - 2015. Tegas Jelas Akuart